ASAS – ASAS HUKUM DI INDONESIA

ASAS – ASAS HUKUM DI INDONESIA

• Nullum crimen nulla poena sine legeTidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya

• Lex superiori derogat lege prioriPeraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah , lihatdalam pasal 7 UU No.10 Tahun 2004

• Lex posteriori derogat lege prioriPeraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya . pahami juga lexprospicit , non res cipit

.• Lex specialis derogate lege generaliPeraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum ,lihat Pasal 1 KUHD.

• Res judicata pro veritate habeteurPutusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya

• Lex dura set tamen scriptaUndang – undang bersifat memaksa , sehingga tidak dapat diganggu gugat

• Die normatieven kraft des faktischenPerbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative , lihat Pasal28 UU No.4 tahun 2004Analisis – analisis :

• Nullum crimen nulla poena sine legeTidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya? Bahwa semua kejahatan yang terjadi diindonesia adalah yang melanggar undang –undang . karena pernyataan diatas menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpaperaturan perundang – undangan yang mengaturnya,jadi suatu tindak kejahatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabilamelanggar undang – undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah

.• Lex superiori derogat lege prioriPeraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah , lihatdalam pasal 7 UU No.10 Tahun 2004

• Lex posteriori derogat lege prioriPeraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya . pahami juga lexprospicit , non res cipit

.• Lex specialis derogate lege generaliPeraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum ,lihat Pasal 1 KUHD.

• Res judicata pro veritate habeteurPutusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya

• Lex dura set tamen scriptaUndang – undang bersifat memaksa , sehingga tidak dapat diganggu gugat

• Die normatieven kraft des faktischenPerbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative , lihat Pasal28 UU No.4

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s