kondisi negara Indonesia

3 Masalah Hukum Penyebab Ketidakstabilan Politik Indonesia

Dalam kehidupan politik saat ini terdapat 3 masalah hukum yang membuat perpolitikan Indonesia tidak stabil dan tumbuh tidak sehat. Masalah hukum itu dapat dijadikan bargaining politik bagi siapapun pelaku politik negeri ini. Masalah itu dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dalam menekan pemerintah atau pihak lain. Budaya yang tidak sehat inilah yang membuat pertentangan politik di Indonesia semakin tidak berkualitas. Hal inilah yang membuat kontrapoduktif dalam bangsa ini. Karena, setiap hari media masa dan pembicaraan masyarakat bukan didominasi semangat membangun bangsa tetapi justru saling menyalahkan dan memecah belah bangsa.

Hal ini diperkeruh oleh paparan media yang juga dipengaruhi oleh kekuatan politik besar negeri ini. Seringkali idealisme jurnalistik media masa atau media televisi digadaikan karena kepentingan pemodalnya dan partai politik tertentu. Sehingga hal ini membuat edukasi politik bangsa ini semakin menjemukan, penuh provokatif, saling menyalahkan dan sangat tidak berkualitas. Bagi masyarkat dengan intelektual tinggi dan berpendidikan mungkin beberapa opini menyesatkan media itu tidak masalah. Namun, bagi masyarakat yang berpendidikan rendah seperti sebagian besar masyarakat bangsa ini, akan menggirik pada opini dan pendidikan yang sangat tidak mendidik bangsa ini. Namun, pikiran positif yang terjadi adalah masyarakat akan semakin pintar untuk menerima informasi dengan tidak mudah tergiring dengan opini yang tidak berkualitas.

Kasus hukum tersebut sangat berpotensi dijadikan barter politik yang kuat karena melibatkan 3 partai politik terbesar negeri ini seperi partai Demokrat, Golkar dan PDIP.

Tiga masalah hukum besar yang seringkali dijadikan senjata utama untuk barter huku dan barter politik adalah :

1. Kasus Bank Century yang melibatkan pemerintahan dan partai Demokrat

2. Kasus Gayus dan Mafia Hukum yang banyak tudingan melibatkan partai besar tertentu

3. Kasus suap pemilihan deputi Gubernur Miranda Gultom yang melibatkan PDIP

Bila masalah hukum itu melibatkan partai politik dan pemerintah maka akan akan dengan mudah masuk ke ranah politik. Hal inilah yang mebuat kasus tersebut tidak terselesaikan tetapi justru memperkeruh berbagai masalah di negeri ini.

Budaya politik yang tidak sehat inilah nantinya harus diperbaiki secara revolusioner. Budaya buruk politik ini selain tidak berkualitas juga dapat membuat bangsa ini hanya didominasi pertentangan tidak cerdas pada topik tidak berkualitas yang menutupi pikiran membangun bangsa. Padahal bangsa lain di sekitar kita di dominasi oleh topik kemajuan teknologi dan industri, tetapi Indonesia berdebat hal yang tidak berkualitas. Sayangnya budaya politik tampaknya dalam 5-10 tahun lagi sulit berubah bila sistem politik dan perilaku kesadaran pemain politik di Indonesia tidak berubah.

Mayoritas penduduk indonesia adalah penganut islam “abangan”, artinya mereka tidak secara murni dan konsekuen melaksanakan ajaran islam. Bukti paling jelas adalah dukungan mereka pada sekulerisme dan demokrasi serta penolakan penerapan syariat islam secara menyeluruh di indonesia. Salah satu faktanya yaitu sejak pemilu 1955 sampai pemilu 2004 mayoritas rakyat indonesia selalu memilih partai-partai sekuler, dan partai-partai islam selalu memperoleh suara kurang dari 45%. Dan memilih partai sekuler artinya adalah menolak indonesia dijadikan negara ‘islami’ serta menolak penerapan hukum-hukum islam di indonesia. Padahal berhukum dengan hukum islam adalah wajib bagi setiap muslim.

Bahkan nampaknya mayoritas umat islam di dunia juga abangan dan pendukung sekulerisme, buktinya partai-partai islam di berbagai negara islam juga selalu kalah dalam pemilu. Di Turki partai “islam” hanya memperoleh sekitar 46% suara (meski saat dikonversi kedalam kursi parlemen menjadi sekitar 60% kursi karena uniknya sistem demokrasi di sana), di Pakistan, Bangladesh, dan Malaysia juga partai-partai islam selalu kalah. Realita ini bisa ditafsirkan bahwa mayoritas umat islam di dunia menolak penerapan hukum islam secara total (kaffah).

Orang yang menolak Indonesia dijadikan negara islam hanya ada 3 kemungkinan, kemungkinan pertama karena dia bodoh (jahil) sehingga tidak tahu bahwa berhukum dengan hukum islam itu wajib, dan menjalankan syariat islam dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara adalah wajib. Kemungkinan kedua adalah karena dia kafir, jadi dia menolak syariat islam dan menganggap hukum buatan manusia lebih baik dari hukum islam, dia menganggap tidak wajib berhukum dengan al Quran& hadits, dan ini adalah kekafiran. Kemungkinan ketiga yaitu dia menolak penerapan hukum islam karena hawa nafsunya, sementara hatinya mengakui bahwa sebenarnya manusia wajib berhukum dengan hukum islam.

Bahaya Sekularisme Terhadap Islam dan Umat Islam

Sekularisme yang diusung oleh para penjajah kolonialis Barat kedunia Islam telah menimbulkan bahaya serius bagi Islam dan kaum muslimin. Mereka mencabut hukum-hukum Islam dalam bidang politik, pemerintahan dan ekonomi, lalu mereka ganti dengan hukum-hukum Barat sekuler. Mereka mengintroduksikan hukum sipil perkawinan untuk membuka jalan bagi proses pemurtadan kaum muslimin melalui cara perkawinan. Mereka membiarkan hukum-hukum Islam dalam peribadatan sebagai strategi memasung kehidupan keislaman kaum muslimin sehingga terbatas dalam masalah-masalah ritual.

Setiap upaya mengembalikan Islam ke arena kehidupan kenegeraan dicegat oleh kolonialis dan para kader pelanjut mereka. Kasus perdebatan panjang pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia yang diakhiri dengan kompromi pelaksanaan syari’at Islam secara terbatas (Piagam Jakarta) menunjukkan betapa kaum sekuler yang merupakan kader-kader kolonialis penjajah menentang Islam. Bahkan mereka menelikung kaum muslimin dengan menghapuskan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” dari Pembukaan UUD 1945. sumber: buletin al islam hizbut Tahrir, dll.

Abangan

Abangan adalah sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks. Istilah ini, yang berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti merah, pertama kali digunakakan oleh Clifford Geertz, namun saat ini maknanya telah bergeser. Abangan dianggap lebih cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal yang disebut adat daripada hukum Islam murni (syariah). Dalam sistem kepercayaan tersebut terdapat tradisi-tradisi Hindu, Buddha, dan animisme. Namun beberapa sarjana berpendapat bahwa apa yang secara klasik dianggap bentuk varian Islam di Indonesia, seringkali merupakan bagian dari agama itu sendiri di negara lain. (Geertz, Clifford, The Religion of Java, University Of Chicago Press 1976 )

Dari tulisan yang didukung dengan pandangan Clifford Geerzt ini dinyatakan bahwa Islam Abangan juga termasuk Islam, dan pemeluknya mungkin dalam KTP  nya juga tertulis sebagai Muslim. Dari berbagai info tidak  tertulis dan pengamatan sendiri dapat diasumsikan  jumlahnya tetap saja puluhan juta. Dan punya potensial  berkembang cepat karena kemajuan jaman, yang tidak ada siapapun tidak akan sanggup membendungnya.
Sesuai dengan jaman terkini karena penganut Islam Abangan, juga penganut KEJAWEN, bersikap sangat  toleran pada faith, agama atau kepercayaan lain, sikap  ini dapat meredam kefanatikan dan radikalisme dan  mudah mengembangkan kebersamaan dalam lingkup  pluralitas, jadi cocok sekali dengan pluralisme yang eksis  di Indonesia sebagai karunia Tuhan.

Terasa karena syahwat dahsyat untuk ikut lebih banyak  lagi berkuasa ada kelompok tertentu yang mulai berupaya  “me-minoritas-kan” Islam Abangan! Ini gejala atau upaya  untuk memecahbelah bangsa dan harus  ditentang demi kelanjutan NKRI yang makin maju.

Yang dipertaruhkan disini adalah eksisnya semua HAM,  hak warganegara dan hak demokratis yang sesuai dengan  kebebasan memeluk suatu faith.

Satu pertanyaan sederhana, bagaimana kita mendefinisikan umat Islam Indonesia?. Pertama, umat Islam adalah mereka yang di KTP-nya tercantum sebagai penganut Islam. Jika ini menjadi acuan pokok, maka umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Data statistik yang kerap disampaikan, 87 % penduduk negeri ini memeluk Islam. Termasuk dalam 87 % itu saya kira adalah orang-orang Ahmadiyah. Tapi, kalau kita sepakat mengeluarkan puluhan ribu orang Ahmadiyah dalam barisan Islam, maka jumlah umat Islam itu akan berkurang.

Kedua, umat Islam adalah mereka yang menjalankan ritual peribadatan seperti shalat lima waktu, puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat (fithrah dan mal), dan berhaji bagi yang mampu. Sekiranya ini menjadi standar, maka populasi umat Islam akan turun sangat drastis. Terlampau banyak orang yang di KTP-nya disebut Islam, tapi dalam aktifitas sehari-harinya tak menjalankan sejumlah ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Mereka itu disebut Clifford Geertz sebagai Islam abangan atau yang oleh Gus Dur dan Cak Nur disebut Islam nominal. Secara politik, muslim abangan ini tak selalu punya ikatan psikologis-ideologis dengan partai-partai Islam seperti PKS, PPP bahkan juga PKB dan PAN. Sebagian dari mereka kadang merasa lebih nyaman berafiliasi dengan partai-partai sekuler-nasionalis seperti PDI Perjuangan.

Ketiga, umat Islam adalah mereka yang bukan hanya menjalankan ritual Islam, melainkan juga mengerti dasar-dasar ajaran Islam. Mereka tahu dogma, pemikiran, dan sejarah peradaban Islam. Kelompok ketiga ini lazim disebut sebagai Islam santri. Mereka biasanya alumni sebuah pesantren dan juga Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) seperti IAIN dan STAIN. Secara keorganisasian, mereka tergabung dalam organisasi keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, dan Al-Washliyah.  Dengan takrif ini, maka jumlah umat Islam di Indonesia terus menyusut hingga yang tersisa sekitar puluhan juta orang.

Keempat, umat Islam adalah mereka yang bukan hanya menjalankan ritual Islam, mengerti dasar-dasar Islam, melainkan juga memperjuangkaan tegaknya negara Islam, khilafah islamiyah, dan formalisasi syariat Islam. Berbeda dengan NU dan Muhammadiyah yang menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara, kelompok terakhir ini hendak menjadikan al-Qur’an sebagai haluan negara. Konsisten dengan pengertian ini, maka yang disebut sebagai umat Islam di Indonesia tak kurang dari lima juta orang. Secara keorganisasian, mereka itu bernaung di bawah organisasi Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan beberapa ormas Islam kecil lainnya.

Penjelasan-penjelasan ini menunjukkan betapa tak mudahnya seseorang mengatas-namakan umat Islam Indonesia, seperti tak mudahnya mendefiniskan umat Islam Indonesia. Dengan demikian, kini jelas bahwa sekiranya ada tokoh Islam yang suka mengatas-namakan umat Islam, maka dia hakekatnya tak pernah bisa mewakili umat Islam Indonesia yang beraneka ragam itu. Mandat untuk mewakili seluruh kepentingan umat Islam Indonesia pun tak pernah dikantongi oleh yang bersangkutan. Sang tokoh akan lebih pas menyebut mewakili dirinya sendiri atau kelompok kecilnya yang terbatas.

Parpol Islam Kian Terpuruk

JAKARTA – Nasib parpol Islam menuju Pemilu 2009 bertambah buram. Proses dukungan terhadap partai berasas Islam, seperti PPP dan PKS, lebih buruk dibandingkan dengan parpol sekuler, misalnya PDIP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, pada Pemilu 2009.

Masa depan parpol Islam itu kemarin (5/10) diungkap Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Saiful Mujani. Menurut Saiful, perkiraan itu didasarkan pada hasil survei terakhirnya per-September 2007 terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia.

Dia mengemukakan, temuan terakhir LSI memosisikan PDIP sebagai parpol terfavorit dengan 20 persen pemilih. Urutan selanjutnya, Partai Golkar (17,5 persen) dan Partai Demokrat (14 persen). Adapun, PPP, PKS, termasuk PKB, berada di level yang sama dengan perolehan 4 persen. PAN terpuruk dengan hanya 3 persen.

Khusus PKB dan PAN, survei LSI tidak menyebut sebagai parpol Islam, melainkan parpol berbasis ormas Islam. Menurut Saiful, bila diakumulasikan, kekuatan kelompok parpol politik sekuler di Indonesia mencapai 52 persen. Hanya 8 persen yang berpihak pada parpol islamis. Kalaupun digabung dengan 7 persen kekuatan parpol berbasis ormas Islam, angkanya belum melampaui kekuatan parpol sekuler.

“Kecenderungan ini menunjukkan kian menguatnya arah politik kepartaian rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam ini menjadi lebih sekuler,” katanya di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta, kemarin.

Dia menyebut politik islamis sebagai suatu keyakinan tentang keharusan pengaturan kehidupan politik atas dasar keyakinan Islam tertentu. Misalnya, perempuan tidak boleh menjadi presiden, pemerintah harus melarang bunga bank karena riba, hukum potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pelaku perzinaan. Selain itu, polisi harus mengawasi penggunaan jilbab di ruang umum dan memastikan laki-laki dan perempuan yang berduaan di muka umum adalah muhrim. Nilai-nilai politik sekuler merupakan kebalikan dari semangat tadi.

Menurut Saiful, menguatnya kekuatan parpol sekuler tidak mengherankan. Sebab, orientasi terhadap nilai-nilai politik sekuler di kalangan muslim Indonesia juga menunjukkan kecenderungan semakin dominan. “Mencapai 57 persen. Orientasi pada nilai-nilai politik islamis lebih kecil, yaitu 33 persen,” ujarnya.

“Angka 33 persen itu sebenarnya cukup signifikan. Tapi, orientasi itu belum mampu diolah menjadi kekuatan elektoral,” lanjutnya. Mengapa? Kendati simpatisan dan aktivis sejumlah organisasi gerakan islamis banyak yang berasal dari kaum terpelajar, bahkan tamatan universitas, mereka memiliki kendala dana. “Ironisnya, sumber-sumber keuangan utama di tanah air tetap dimonopoli kelompok-kelompok politik sekuler,” jelasnya.

Para aktivis itu, lanjut Saiful, pada umumnya berasal dari lapisan menengah-bawah. Tidak jarang, mereka harus berkompromi dengan kekuatan “uang sekuler” untuk mendukung keberlangsungan organisasi mereka. Terutama, ketika mereka masuk ke arena politik yang lebih besar di tingkat nasional.

“Apa yang terjadi kemudian, bukannya islamisasi, sekulerisasi kekuatan politik islamis yang mereka bangun sendiri. PKS dan PPP yang semakin sekuler itu adalah contoh konkretnya,” tandasnya.

Ketua DPP PPP Akhmad Muqowam yang turut hadir mengatakan, hasil survei LSI semakin mempertegas peta politik Indonesia yang ternyata tidak jauh bergeser sejak Pemilu 1955. Menurut dia, ketika itu kelompok politik sekuler meraih 61 persen suara, sedangkan kelompok politik islamis hanya sukses meraup 29,9 persen.

“Artinya, saham politik Islam tidak bergerak dari itu-itu saja,” katanya. Dengan nada bercanda, dia menyebut kondisi tersebut sebagai bukti keberhasilan Belanda menanamkan virus politiknya yang sekuler.

Kendati demikian, Ketua Komisi V DPR tersebut tetap optimistis kekuatan kelompok partai islamis – misalnya PPP -memiliki peluang besar untuk berjaya pada Pemilu 2009. “Kalau sekarang LSI menyebut PPP hanya 4 persen, mudah-mudahan nanti (pada Pemilu 2009) bisa menjadi 15 persen,” ucapnya.

Indonesia menganut demokrasi perwakilan, dimana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk membentuk atau mengawasi parlemen. Rakyat diberi hak untuk mengawasi melalui media yang bebas dan melakukan penilaian dalam tempo tertentu melalui pemilihan umum. Pada zaman modern ini, pemilihan bisa dilakukan melalui berbagai macam partai politik. Setiap partai memiliki ideologi yang menjadi dasar perjuangannya, program politik, ekonomi, pendidikan dan berbagai agenda masyarakat.

Rakyat bisa menukar para wakil rakyat itu melalui pemilihan umum. Oleh karena itu partai atau calon wakil rakyat tersebut diberi kesempatan untuk dinilai oleh rakyat dan juga mereka berhak membela diri melalui kampanye yang dibenarkan.

Dengan konsep tersebut, maka rakyat bebas membentuk partai politik yang berideologi apapun. Partai Islam atau partai berideologi Islam diperlukan untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak dapat ditampung oleh partai non-Islam. Perkara-perkara yang tidak dapat diakomodasikan oleh partai non-Islam atau sekuler adalah perlindungan terhadap agama Islam terutama perlindungan terhadap aqidah masyarakat Islam. Dimana dalam hal ini, partai sekuler cenderung menyerahkan urusan agama kepada masing-masing individu dalam masyarakat. Sehingga apabila partai ini berkuasa, mereka tidak peduli dengan urusan agama masyarakat. Seperti dalam urusan aqidah, mereka akan membiarkan aliran sesat merajalela dengan alasan itu hak masyarakat untuk memilih. Mereka juga akan membiarkan agama Islam dirusak perlahan-lahan melalui serangan pemikiran liberal. Mereka membiarkan masyarakat berada dalam kebingungan dalam memilih antara yang hak dan yang batil. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Masalah-masalah agama itulah yang akan ditangani oleh partai Islam, selain masalah kesejahteraan yang menyangkut seloroh golongan masyarakat tanpa mengira agama, suku, dll.

Kenapa Partai Islam Tidak Pernah Menang?

Kalau masyarakat tidak mau memilih partai Islam, ini dikarenakan mereka tidak memahami apa fungsi partai Islam sebenarnya. Selain itu masyarakat pun sudah dicuci pemikirannya sejak sekian lama bahwa agama Islam jangan sampai di bawa masuk ke dalam arena politik. Ditambah lagi dengan pemahaman agama Islam yang sangat rendah. Masyarakat cuma tahu urusan sholat, puasa dan naik haji. Itupu sholatnya masih banyak yang bolong-bolong bahkan tidak sholat sama sekali.

Hasil pemilu kali ini sebenarnya bukan menunjukkan kelemahan partai Islam, tapi kegagalan dakwah di kalangan masyarakat. Untuk memenangi hati rakyat, maka dakwah harus dilakukan secara massal dan dalam waktu yang lama. Ini gunanya untuk merubah pola pikir masyarakat dari hanya mementingkan dunia saja kepada penyeimbangan antara dunia dan akhirat.

Selain dakwah secara langsung, orang Islam juga memerlukan kekuasaan untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Tanpa kekuasaan pemerintahan, tidak banyak ajaran Islam yang mampu diimplementasikan ke dalam masyarakat, kecuali hal-hal yang bersifat ibadah individu saja. Kalau sekedar ibadah individu saja, memang tidak perlu partai Islam. Toh umat Islam di negara barat masih mampu melaksanakan ibadah pribadi, tanpa kehadiran partai Islam. Mereka mampu memiliki mesjid, mereka boleh sholat, puasa, dll. Tapi satu kekurangannya, yaitu mereka selalu menjadi kaum yang diperintah. Dengan adanya kekuasaan pemerintahan, maka pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakata menjadi bersifat massal dan bahkan memiliki kekuatan hukum.

Jadi kalau partai Islam haus kekuasaan, maka ini bisa dipandang dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi positif dimana haus kekuasaan bermaksud mereka memerlukan kekuasaan untuk melindungi agama Islam dan masyarakat Islam. Kalau partai Islam berada di dalam pemerintahan sekulerpun, apabila mereka diberi posisi-posisi penting, maka mereka mampu mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh partai sekuler yang sedang berkuasa. Kalau dilihat dari sisi negatif, mungkin mereka mengatakan partai Islam gila jabatan dan uang. Tapi sebelum kita menuduh hal tersebut, ada baiknya kita melihat perjalanan partai Islam tersebut, apakah pemimpin atau wakil-wakil rakyat mereka dipenuhi dengan kasus-kasus korupsi atau sebaliknya. Tidak adil untuk menyamaratakan semua partai Islam.

Kenapa Harus Banyak Partai Islam?

Mungkin ada yang bingung kenapa harus banyak partai Islam bukan satu saja. Sebenarnya ini wajar saja, karena partai terbentuk berdasarkan kesamaan ideologi. Pengamalan agama Islam pun banyak memiliki berbagai perbedaan.

Terkadang perbedaan-perbedaan dalam mazhab fiqh bisa menyebabkan munculnya partai Islam yang berbeda. Orang-orang yang menganut mazhab fiqh A merasa perlu untuk membentuk partainya sendiri untuk melindungi amalan-almalan agama mereka. Mereka khawatir kalau partai Islam dari penganut fiqh B berkuasa, maka mereka akan menekan amalan fiqh A. Untuk melaksanakan ambisinya, terkadang partai-partai Islam ini terpaksa bekerja sama dengan partai sekuler dan mendepak saudaranya sendiri dari partai Islam yang berlainan pemahaman fiqhnya. Ini terjadi di Indonesia dan tidak perlu diherankan. Perbedaan mazhab fiqh yang diikuti dengan kefanatikan terhadap fiqih sendiri memang bisa membawa kepada perpecahan.  Penyelesaianya adalah jangan taksub (fanatik) mazhab fiqh.

Perbedaan dalam pendekatan dakwahpun, berkemungkinan memunculkan partai Islam yang berbeda juga. Ada partai Islam yang terdiri dari orang-orang muda yang giat berdakwah. Ada partai Islam yang terdiri dari orang-orang tua jaman dulu dimana jalan pikiran mereka sudah tidak sama lagi dengan orang-orang muda sekarang, dan banyak lainnya.

Bahkan dalam urusan penentuan calon wakil rakyatpun bisa menyebabkan terbentuknya partai Islam yang baru. Contohnya kalau orang ini bergabung dengan partai Islam yang sudah mapan, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi calon wakil rakyat. Maka lebih baik orang itu membentuk partai baru. Kasus seperti inilah yang disebut dengan gila jabatan.

Di Indonesia malah ada yang unik. Ada yang mendirikan partai Islam supaya partai Islam yang dia tuduh wahabi tidak menang. Mereka sangat takut kalau jabatan mentri agama jatuh kepada wahabi, karena kegiatan tahlil dan zirah kubur akan dilarang. Menurut mereka ziarah kubur menunjukkan tanda kesalehan seseorang.

Partai Islam yang berlainan pun bisa lahir dari ormas-ormas Islam yang berlainan. Selain bergerak di masyarakat Islam, ormas-ormas Islam itupun merasa perlu menempatkan kader-kadernya di permerintahan atau parlemen. Oleh karena itulah mereka memerlukan kenderaan yang disebut partai. Pada awalnya partai yang dibentuk oleh ormas Islam tersebut masih saling bersesuaian, tapi lama kelamaan, partai dan ormas kian menjauh karena perubahan orang maupun struktur organisasinya. Tidak usah diherankan kalau hal ini terjadi.

Partai Islam Tidak Bisa Bergerak Sendiri

Partai-partai Islam itu tidak akan dapat memenangi hati rakyat selama dakwah tidak dilakukan kepada masyarakat. Dakwah yang dimaksud di sini adalah bukan dakwah model Aa Gym atau Zainuddin MZ yang hanya menyangkut masalah hati dan akhlak, tapi lebih kepada pemahaman Islam secara keseluruhan.

Apa boleh buat inilah kelemahan demokrasi. Suara mayoritas menentukan pemimpin yang dipilih. Apabila suara mayoritas jauh dari agama, maka pemimpin yang dipilihpun jauh dari agama juga. Apabila suara mayoritas dekat dengan agama, maka pemimpin yang dipilihpun akan dekat dengan agama. Maka tidak heranlah kalau ada kelompok-kelompok Islam yang mengharamkan demokrasi karena alasan tersebut. Mereka menganggap sangat susah untuk mendorong masyarakat ke arah mendekati agama. Selain itu mereka menganggap, pada umumnya masyarakat Indonesia tidak siap dengan demokrasi karena pendidikan mereka sehingga mudah dipengaruhi oleh propaganda-propaganda media massa.

Sebenarnya kejadian yang sama juga terjadi di Thailand. Kaum kelas menengah lebih menghendaki memilih pemimpin yang lain yang mampu mengeluarkan Thailand dari krisis. Mereka sudah memiliki calon pemimpin yang dikehendaki. Tapi apa daya, kebanyakan masyarakat Thailand tidak memiliki visi yang sama dengan masyarakat kelas menengah tersebut. Akhirnya terplilih lagi Thaksin sebagai hasil propaganda media massa pemerintah. Inilah yang menyebabkan kekacauan di Thailand sampai hari ini.

Kembali lagi kepada kelompok Islam yang mengharamkan demokrasi, daripada tergantung secara penuh terhadap pilihan masyarakat, mereka menawarkan sedikit perubahan dalam memilih pemimpin.

Analoginya adalah sebagai berikut. Kalau kita membawa anak kita ke supermarket untuk membeli baju baru dan menyerahkan sepenuhnya pilihan baju kepada anak kita, apa yang terjadi? Kemungkinan besar baju yang dipilih berdasarkan iklan-iklan yang dilihat di TV ketika menonton filem kartun. Mungkin si anak akan memilih baju-baju keluaran Disney yang memang lebih mahal harganya, atau memilih baju yang tidak cocok dengan celananya, atau kalau si anak tergila-gila dengan Hannah Montana, mungkin si anak akan memilih rok mini atau celana jeans ketat, atau baju nampak pusat yang selalu dipakai oleh Hannah Montana. Ya anak kita belum mampu memilih pakaian yang baik. Oleh sebab itu sebagai orang tua, kita memilihkan beberapa baju yang bagus, dan kemudian menyerahkan kepada si anak, untuk memilih di antara yang bagus itu. Begitulah dalam memilih pemimpin. Harusnya ada sebuah panitia yang memilih calon-calon pemimpin yang bagus, dan kemudian menyerahkan kepada masyarakat untuk memilih yang terbaik.

Istiqamah Dalam Perjuangan

Istiqamah atau konsisten yang dimaksud adalah taat kepada perintah Allah tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif seperti korupsi, kroni, nepotisme, dan apapun bentuk tekanan dan kepentingan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa partai-partai Islam pun berisikan manusia-manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Pada awalnya, partai Islam ini memiliki kader-kader yang bagus dan sangat konsisten dalam berpolitik. Mereka tidak mudah terombang-ambing dengan huru-hara politik. Mereka memiliki agama sebagai panduan dalam berpolitik.

Akan tetapi lama-kelamaan, ketika orang-orang baru mengambil alih partai politik tersebut, mungkin suasana ideal pada awal pembentukannya sudah tidak ditemui lagi. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan politik seperti menuduh mereka partai sekratrian, partai teroris, dsbnya, menyebabkan anggota-anggota partai politik itu terpaksa menjadi pragmatis bertahan hidup lebih lama. Partai-partai Islam ini terpaksa menyatakan sebagai partai terbuka, atau terpaksa bergabung dengan partai sekuler yang memerintah, atau malah harus menghapuskan embel-embel Islam sama sekali supaya masyarakat tidak curiga kepada mereka. Lebih jelek lagi, ada anggota-anggota dari partai Islam yang kehilangan istiqamah karena terlalu lama bergaul dengan politik atau kurangnya tarbiyah yang terus menerus.

Kepragmatisan inilah yang mungking tidak bisa dipahami oleh masyarakat Islam di Indonesia. Malah sering menjadi sasaran tembak oleh kelompok-kelompok yang tidak menyenangi Islam politik. Juga oleh kelompok-kelompok Islam sendiri. Tapi ini tidak sepenuhnya salah masyarakat. Harusnya partai-partai Islam itu sedikit berbicara, supaya tidak kelihatan plin-plan.

Jadi kesimpulannya, pemilih-pemilih partai Islam sebenarnya menginginkan partai Islam tidak terlalu paragmatis dengan mengikuti centang-perenang perpolitikan. Tetaplah istiqamah dengan tujuannya, walaupun suara yang diperoleh kecil. Karena apapun cara yang dibuat oleh partai Islam, tetap saja suara mereka kecil kalau rakyat masih jauh dari agama. Sebaliknya partai-partai Islam kemungkinan memiliki prinsip-prinsip yang lain, yaitu walaupun suara kecil tetapi tetap memiliki suara untuk menekan dan mempengaruhi keputusan pemerintah. Mereka tidak ingin menunggu sampai mendapat suara mayoritas untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, karena mereka menyadari sangat sulit untuk mencapainya untuk kondisi masyarakat pada saat ini.

Inilah yang terjadi dengan partai yang berkuasa sekarang di Turki. Mereka pada awalnya berasal dari partai Islam yang sempat berkuasa sebentar di Turki. Tapi karena aroma Islamnya terlalu kental, maka partai Islam itu dibubarkan. Kader-kadernya kemudian memilih pendekatan lain dalam berpolitik. Mereka membentuk sebuah partai yang tidak terlalu vulgar dalam menunjukkan keislamannya, karena masyarakak Turki sudah terlalu lama dalam sistem pemerintahan sekuler. Walaupun sekuler berat, Turki ternyata tidak bisa semaju negara barat. Jadi sekuler tidaknya sebuah pemerintahan, tidak menjamin maju tidaknya sebuah negara

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s